Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat tercengang mengetahui pembangunan gedung penunjang habiskan anggaran Rp 18,3 miliar. Pasalnya dia menduga penganggaran hanya dilakukan pada tahun 2013.
"Itu tahun lalu kan?" tanyanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/1).
Penganggaran pembangunan ini diperuntukan gedung penunjang di SMP 97 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Anggaran pertama diajukan pada 2013 sebesar Rp 8,1 miliar. Namun pembangunan hanya mencapai pembuatan pondasi dan kerangka bangunan tanpa dinding dan atap.
Rencananya pada tahun 2015, pembangunan ini akan dilanjutkan. Tentunya dengan menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai yang dianggarkan untuk melanjutkannya Rp 10,2 miliar.
"Kalau begitu mesti suruh periksa itu," tegas Ahok.
Dia menambahkan, tak akan segan-segan membekukan anggaran yang diduga sudah masuk dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. Tentunya dengan meminta pertimbangan terhadap dinas yang berkaitan dengan ini, dalam kasus ini kemungkinan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
"Kalau begitu malah akan kami blok. Begitu dia tender saya bilang banyak permainan. Makanya saya bilang ke SKPD masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal dia bilang mau ya kami pecat saja Kepala SKPD-nya," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.
Kisah bermula saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat blusukan ke beberapa sekolah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah SMP 97 Utan Kayu, Jakarta Timur.
Djarot yang blusukan saat gerimis memantau pembangunan gedung penunjang di sana bersama anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo memamerkan gedung sekolah yang belum selesai tersebut. "Sekolah ini dibangun sejak tahun 2014 awal. Tapi sampai sekarang belum selesai," ungkap Rio, Selasa (20/1).
Dia mengungkapkan, untuk pembangunan awal, Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan dana Rp 8,1 miliar yang digelontorkan melalui APBD DKI 2013. Rio menunjukkan gedung lantai 3 yang hanya ada berupa rangka bangunan saja belum usai.
"Ya, (dengan biaya Rp8,1 miliar) hanya ini saja yang ada sekarang bangunannya," ungkapnya.
Disela pembicaraan Rio dan Djarot, tiba-tiba Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana menanggapi obrolan Rio bila dana Rp 8,1 miliar itu hanya pembangunan infrastruktur sekolah itu saja.
"Rp 8,1 miliar itu untuk pembangunan infrastruktur gedung saja lho. Misalnya pondasi dan tiang dan kerangka saja," katanya.
Rio menambahkan, pembangunan SMP 97 segera selesai. Sebab dirinya telah mengajukan biaya sebesar Rp 10,2 miliar dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. "Untung tahun ini sudah ajukan anggaran di RAPBD 2015 sebanyak Rp 10,1 miliar," ungkapnya.
Dengan demikian, bila anggaran pembangunan yang diajukan Dwi Rio Sambodo disetujui sebesar Rp 10,2 miliar untuk pembangunan SMP 97 tahun 2015 ini disetujui, maka total biaya pembangunan gedung ini Rp 18,3 miliar.
Rabu, 21 Januari 2015
Tiga bulan menjabat, Menhan baru laporkan harta ke KPK
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pagi hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyatakan hendak melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat setelah tiga bulan menjabat.
Ryamizard yang mengenakan kemeja batik lengan panjang tiba pukul 10.05 WIB. Dia tidak banyak menanggapi pertanyaan awak media dan memilih menapaki anak tangga menuju lobi Gedung KPK, sebelum memberikan laporan.
"Laporan. Ya laporan, laporan yang diminta KPK lah. Harta kekayaan," kata Ryamizard.
Dari penelusuran, hanya satu catatan mengenai laporan harta Ryamizard bisa didapat. Yakni pada 29 Juni 2001.
Saat itu Jenderal (Purnawirawan) TNI Angkatan Darat itu mengaku memiliki kekayaan mencapai lebih dari Rp 3,5 miliar. Dalam laporan itu, Ryamizard memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 626 juta berlokasi di Jakarta Pusat.
Harta bergerak Ryamizard tercatat berupa alat transportasi senilai Rp 1,125 miliar. Mulai dari VW Caravelle dibeli pada 2001 senilai Rp 325 Juta, Toyota Land Cruiser Rp 550 juta, Land Rover Rp 70 juta, Toyota Rp 45 juta, hingga sepeda motor Harley Davidson senilai Rp 135 juta.
Ryamizard juga memiliki koleksi logam mulia dan barang antik senilai Rp 57 juta, dan warisan sebesar Rp 30 juta. Dia juga melaporkan atas kepemilikan benda bergerak lainnya, yakni televisi, pendingin ruangan, komputer jinjing, dan perangkat sistem suara elektronik senilai Rp 144 juta.
Menteri Yuddy klaim tim ahli sukarela, ternyata digaji Rp 54 juta
Berita Terkait
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Yuddy Chrisnandimembantah telah melakukan pemborosan anggaran negara terkait pembentukan tim ahli menteri yang berisi 24 orang yang diketuai politikus Golkar Indra Jaya Piliang. Klaim itu ternyata tidak sesuai fakta. Nyatanya, untuk membayar tim ahli, dia mengeluarkan anggaran sebesar Rp 54 juta.
Fakta itu berdasarkan salinan dokumen yang diperolehmerdeka.com, Rabu (21/1) kemarin. Dalam dokumen yang ditujukan kepada Kasubag TU Menteri, tertulis permohonan dana operasional menteri dengan total dana Rp 65.750.000. Dokumen permohonan itu dibuat pada 14 Januari 2015.
Perinciannya, honor tim ahli sebesar Rp 54.000.000. Kemudian bantuan untuk Gemura Rp 10.000, bantuan untuk masjid di Ambon Rp 1.000.000, bantuan untuk Bpk Abas (Hanura) Rp 500.000, dan biaya pasang sound sistem (ADC) Rp 250.000.
"Demikian permohonan kami, kiranya permohonan tersebut ... (tidak terbaca) dalam waktu yang tidak terlalu lama." tulis petikan isi permohonan dana operasional tersebut.
Fakta ini membantah pernyataan Yuddy di gedung Kompleks DPR kemarin. Dia menyatakan anggota tim ahli tersebut adalah orang yang mau berkomitmen ikut membangun bangsa tanpa pamrih. Sehingga, negara tidak terbebani dengan keberadaan mereka.
"Pemborosan itu kalau pakai uang negara, menggunakan fasilitas pemerintah. Mereka datang dengan patriotic call," kata Yuddy.
"Mereka orang yang punya kompetensi, punya keahlian dan mereka mau tidak digaji itu yang penting. Kalau ada yang mau lagi bagus, seratus gak apa-apa yang penting negara tidak menambah pengeluaran," terang dia.
Ketua Tim Ahli Indra Piliang yang dihubungi terpisah sebelumnya mengaku mendapat honor dari kementerian. Namun jumlahnya menurut dia tidak seberapa. "Dihitung berdasarkan kehadiran. Tiap rapat dibayar Rp 250.000, itu juga rapatnya tidak tiap hari. Kalau benar dana operasional dianggarkan Rp 54 juta, tinggal dibagi saja 24 orang, cuma dapat Rp 2 jutaan kan," jelasnya.
Indra menjelaskan, selama bekerja sebulan terakhir, tim ini tidak mendapat fasilitas khusus. "Kita disediakan cuma satu ruang, isinya 5 kursi dan meja untuk rapat. Kita lebih banyak kerja di luar, tidak seperti PNS," pungkasnya.
Fakta itu berdasarkan salinan dokumen yang diperolehmerdeka.com, Rabu (21/1) kemarin. Dalam dokumen yang ditujukan kepada Kasubag TU Menteri, tertulis permohonan dana operasional menteri dengan total dana Rp 65.750.000. Dokumen permohonan itu dibuat pada 14 Januari 2015.
Perinciannya, honor tim ahli sebesar Rp 54.000.000. Kemudian bantuan untuk Gemura Rp 10.000, bantuan untuk masjid di Ambon Rp 1.000.000, bantuan untuk Bpk Abas (Hanura) Rp 500.000, dan biaya pasang sound sistem (ADC) Rp 250.000.
"Demikian permohonan kami, kiranya permohonan tersebut ... (tidak terbaca) dalam waktu yang tidak terlalu lama." tulis petikan isi permohonan dana operasional tersebut.
Fakta ini membantah pernyataan Yuddy di gedung Kompleks DPR kemarin. Dia menyatakan anggota tim ahli tersebut adalah orang yang mau berkomitmen ikut membangun bangsa tanpa pamrih. Sehingga, negara tidak terbebani dengan keberadaan mereka.
"Pemborosan itu kalau pakai uang negara, menggunakan fasilitas pemerintah. Mereka datang dengan patriotic call," kata Yuddy.
"Mereka orang yang punya kompetensi, punya keahlian dan mereka mau tidak digaji itu yang penting. Kalau ada yang mau lagi bagus, seratus gak apa-apa yang penting negara tidak menambah pengeluaran," terang dia.
Ketua Tim Ahli Indra Piliang yang dihubungi terpisah sebelumnya mengaku mendapat honor dari kementerian. Namun jumlahnya menurut dia tidak seberapa. "Dihitung berdasarkan kehadiran. Tiap rapat dibayar Rp 250.000, itu juga rapatnya tidak tiap hari. Kalau benar dana operasional dianggarkan Rp 54 juta, tinggal dibagi saja 24 orang, cuma dapat Rp 2 jutaan kan," jelasnya.
Indra menjelaskan, selama bekerja sebulan terakhir, tim ini tidak mendapat fasilitas khusus. "Kita disediakan cuma satu ruang, isinya 5 kursi dan meja untuk rapat. Kita lebih banyak kerja di luar, tidak seperti PNS," pungkasnya.
okowi kumpulkan seluruh bupati di Istana Bogor bahas isu strategis
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akan memberikan pengarahan terhadap bupati-bupati dari seluruh Indonesia. Pengarahan mulai dilaksanakan di Istana Bogor dan dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB, Kamis (22/1).
Pengarahan dilaksanakan dengan pengelompokkan. Untuk sesi pertama, presiden akan memberikan pengarahan pada pukul 10.00 WIB dan kemudian akan dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB.
Untuk kelompok kedua, presiden akan melanjutkan menyampaikan sejumlah arahan pada Jumat (23/1) besok. Pengarahan dibagi atas kelompok berdasarkan wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat dan pengarahan kali ini membahas agenda prioritas pemerintahan. Terutama mengenai pembangunan yang meliputi 6 hal.
"Kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi. Dan keenam, kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral," kata Tjahjo di Istana Bogor, Kamis (22/1).
Untuk diketahui, rapat kerja dan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk kelompok pertama ini dihadiri oleh 101 bupati. Selanjutnya untuk kelompok kedua akan berlangsung Jumat (23/1) dan diikuti oleh 103 Bupati.
Pengarahan dilaksanakan dengan pengelompokkan. Untuk sesi pertama, presiden akan memberikan pengarahan pada pukul 10.00 WIB dan kemudian akan dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB.
Untuk kelompok kedua, presiden akan melanjutkan menyampaikan sejumlah arahan pada Jumat (23/1) besok. Pengarahan dibagi atas kelompok berdasarkan wilayah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat dan pengarahan kali ini membahas agenda prioritas pemerintahan. Terutama mengenai pembangunan yang meliputi 6 hal.
"Kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi. Dan keenam, kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral," kata Tjahjo di Istana Bogor, Kamis (22/1).
Untuk diketahui, rapat kerja dan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk kelompok pertama ini dihadiri oleh 101 bupati. Selanjutnya untuk kelompok kedua akan berlangsung Jumat (23/1) dan diikuti oleh 103 Bupati.
Banyak pejabat DKI main-main & asyik selfie saat ucap sumpah jabatan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melantik 701 pejabat DKI yang terdiri dari pejabat eselon 2, 3 dan 4. Namun pelantikan ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kecewa.
Djarot mengungkapkan, dirinya sengaja berada di barisan belakang saat pelantikan dilangsungkan di Aula Gedung Blok G, Balai Kota DKI Jakarta. Saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pengucapan sumpah jabatan, PNS yang dilantik tidak serius melainkan berfoto ria.
"Saya tidak puas sama beberapa PNS yang waktu menyanyikan lagu Indonesia dia malah ambil gambar, foto-foto. Saya sudah bilang sama inspektur itu jadi evaluasi. Saya menyatakan tidak puas," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/1).
Dia menambahkan, saat pembacaan sumpah jabatan juga banyak pejabat yang memilih mengabadikan momen tersebut, ketimbang mengikuti ucapan Ahok.
"Kemudian sumpah janji, harusnya dia ucapain, dia ambil gambar juga. Saya di belakang untuk melihat bagaimana perilaku mereka. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya saja tidak dia tidak hargai, itu narsis banget. Nggak puas saya," jelas mantan Walikota Blitar ini.
Djarot menegaskan seharusnya saat pelantikan, para pejabat mengikuti benar jalannya acara. Walaupun mereka berada di barisan paling belakang. "Begitu lagu Indonesia Raya harus tegap dan nyanyi dong. Apalagi pejabat. Saya tegur agar mereka tahu, mereka paham. Bahwa itu lagu kebangsaan," tutupnya.
Djarot mengungkapkan, dirinya sengaja berada di barisan belakang saat pelantikan dilangsungkan di Aula Gedung Blok G, Balai Kota DKI Jakarta. Saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pengucapan sumpah jabatan, PNS yang dilantik tidak serius melainkan berfoto ria.
"Saya tidak puas sama beberapa PNS yang waktu menyanyikan lagu Indonesia dia malah ambil gambar, foto-foto. Saya sudah bilang sama inspektur itu jadi evaluasi. Saya menyatakan tidak puas," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/1).
Dia menambahkan, saat pembacaan sumpah jabatan juga banyak pejabat yang memilih mengabadikan momen tersebut, ketimbang mengikuti ucapan Ahok.
"Kemudian sumpah janji, harusnya dia ucapain, dia ambil gambar juga. Saya di belakang untuk melihat bagaimana perilaku mereka. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya saja tidak dia tidak hargai, itu narsis banget. Nggak puas saya," jelas mantan Walikota Blitar ini.
Djarot menegaskan seharusnya saat pelantikan, para pejabat mengikuti benar jalannya acara. Walaupun mereka berada di barisan paling belakang. "Begitu lagu Indonesia Raya harus tegap dan nyanyi dong. Apalagi pejabat. Saya tegur agar mereka tahu, mereka paham. Bahwa itu lagu kebangsaan," tutupnya.
Rabu, 07 Januari 2015
Langganan:
Postingan (Atom)